BENGKALIS — Bupati Bengkalis Kasmarni melantik 31 Pejabat Tinggi Pratama (PTP) hasil evaluasi kinerja yang dilakukan beberapa pekan terakhir. Seluruh pejabat eselon II tetap dipertahankan, namun lebih dari separuh di antaranya digeser ke posisi baru. Pelantikan yang semula dijadwalkan Jumat (21/11) sore dipercepat dan digelar di Ruang Dang Merdu Kantor Bupati Bengkalis sekitar pukul 14.00 WIB.

Rotasi ini mengubah komposisi pimpinan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Beberapa posisi strategis resmi berganti sesuai rekomendasi hasil evaluasi.

Kepala Diskominfotik kini dijabat Agus Sofyan, yang sebelumnya memimpin Badan Kesbangpol. Kursi lamanya ditempati Suwarto, pejabat Diskominfotik sebelumnya. Di Dinas Sosial, Hambali menggantikan Paulina yang dipindahkan menjadi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.

Perubahan lain terjadi di sektor lingkungan dan ekonomi. Basuki Rakhmad, sebelumnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup, kini dipercaya menakhodai Dinas Koperasi dan UKM. Sementara Sufandi, mantan Kalaksa BPBD, kini memimpin Dinas Perkebunan. Jabatan Kalaksa BPBD beralih kepada Salman Alfarisi, yang sebelumnya menjabat Kepala Disnakertrans.

Kursi Kasatpol PP yang selama ini dijabat pelaksana tugas akhirnya memiliki pejabat definitif. Alfakhurrazi, mantan Kepala Damkar Bengkalis, dilantik mengisi posisi tersebut. Di sektor infrastruktur, Supardi kini memimpin Dinas PUPR menggantikan Ardiansyah, yang dipindahkan menjadi Kepala Dinas Perhubungan. Posisi Supardi di Dinas Permukiman kini dijabat Adi Paronoto, mantan Kepala Dinas Perhubungan.

Usai pelantikan, Kasmarni menegaskan rotasi ini merupakan dinamika wajar dalam pemerintahan. Ia mengatakan mutasi dilakukan untuk penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja perangkat daerah.

“Di dalam pemerintahan biasa melakukan rotasi,” ujar Kasmarni.

Ia meminta para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi, melakukan konsolidasi internal, dan mempercepat pelaksanaan program prioritas.

“Segera melakukan percepatan program serta mengidentifikasi permasalahan yang selama ini menghambat pencapaian target kinerja di perangkat daerah masing-masing,” katanya.(Adi)